05 Agustus 2020
PRODUK HUKUM

SK PENGANGKATAN KETUA RT, IMAM DESA, DAN PEMANGKU ADAT

NOMOR 03 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN KETUA RT, IMAM DESA, DAN PEMANGKU ADAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA BALANTANG

KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 03 TAHUN 2019

 

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA RT, IMAM DESA, DAN PEMANGKU ADAT

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

KEPALA DESA BALANTANG

 

Menimbang

:

  1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, danpelayanan kemasyarakatan di Desa Balantang perlu mengangkat/menunjuk ketua RT, Imam Desa, dan Pemangku Adat.
  2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Balantang tentang Pengangkatan/Penunjukkan ketua RT, Imam Desa, dan Pemangku Adat

 

Mengingat

:

  1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 94)
  14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  15. Rekomendasi Camat Malili Nomor …../….. Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Perangkat dan Kelembagaan Desa.
  16. Hasil Musyawarah Desa yang dihadiri Perangkat Desa , BPD, LKMD, RT, RW dan Tokoh Agama, TOKOH PEREMPUAN dan Masyarakat;

 

M E M U TU S K A N :

 

Menetapkan

:

PERATURAN DESA BALANTANG TENTANG POLOGORO DESA

PERTAMA

:

Mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai ketua RT, Imam Desa, dan Pemangku Adat.

KEDUA

:

Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas dan fungsi sertatanggungjawab dibidangnya masing-masing.

KETIGA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

 

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

 

                                                                              Ditetapkan di      : BALANTANG

                                                                              Pada tanggal      : 01 Januari 2018

                                                                             

                                                                              KEPALA DESA BALANTANG,

 

 

 

 

                                                                              MUSAKKIR LAIMING

 

Tembusan Kepada Yth

1. Camat Malili;

2. Ketua BPD Desa Balantang;

3. Masing-Masing Yang Bersangkutan;

4. Arsip

 

 

Lampiran

:

Keputusan Kepala Desa Balantang Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur

Nomor

:

20 Tahun 2018

Tanggal

:

01 Januari 2019

 

TENTANG : PENGANGKATAN, KETUA RT, IMAM DESA, DAN PEMANGKU ADAT

DESA BALANTANG KECAMATAN MALILI

 

NO

NAMA

L/P

PENDIDIKAN

TMP/TGL LAHIR

JABATAN

KET.

  1.  

ABD WAHIR

L

-

 

RT 1

 

  1.  

MARLINA

L

SLTP

 

RT 2

 

  1.  

MASHAR

L

SLTP

 

RT 3

 

  1.  

Dg. PAWAWO

L

SLTP

 

RT 4

 

  1.  

SARIF

L

SLTP

 

RT 5

 

  1.  

HAFID

L

SLTP

 

RT 6

 

  1.  

MUNIAL

L

SMA

 

RT 7

 

  1.  

KANNA

L

SD

 

RT 8

 

  1.  

SYAHIRUDDIN, S.Hi

L

SI

 

IMAN DESA

 

  1.  

Dg. PAWAWO

L

SD

 

PEMANGKUT ADAT

 

 

                                                                              Ditetapkan di      : BALANTANG

                                                                              Pada tanggal      : 01 Januari 2019

                                                                             

                                                                              KEPALA DESA BALANTANG,

 

 

 

 

                                                                              MUSAKKIR LAIMING

 

Komentar menggunakan akun Facebook

Kirim Komentar

Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh